Komisi E DPRD Jateng Kunker Terkait ODF di Purbalingga
PURBALINGGA, INFO – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam rangka percepatan Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarang (BABS). Karsono salah satu anggota Komisi E DPRD Jateng yang sekaligus sebagai pimpinan rombongan mengatakan kunker yang dilaksanakan di Purbalingga bertujuan untuk memantau program sanitasi sehat di masyarakat terkait ODF.
“Minimal kami mengetahui program ODF yang dilakukan di Kabupaten Purbalingga sampai sejauh mana,” ujarnya saat Kunker yang bertempat di Ruang Rapat Bupati, Senin(28/8).
Rombongan Komisi E juga ingin mengetahui peranan Pemkab serta dunia usaha dalam menyokong program ODF di Purbalingga. Dengan demikian akan diketahui bagaimana percepatan program ODF di Purbalingga sehingga program ODF dapat terselesaikan serta merata sampai keseluruh wilayah.
“ODF menjadi indikator yang harus diutamakan demi masyarakat yang sehat dan sejahtera,” jelas Karsono.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purbalingga, Hanung Wikantono menyampaikan saat ini sudah ada 32 desa di 10 kecamatan yang sudah mencanangkan program ODF dengan satu desa yang belum verifikasi. Jumlah Jamban Sehat Permanent (JSP) sebanyak 54,32% yang setara dengan 145.863 Kepala Keluarga (KK).
“Adapun Jamban Sehat Semi Permanent (JSPP) sebanyak 14,39%, jamban yang numpang baik dengan saudara maupun tetangga 11,25% dan BABS sebanyak 20,03% dari 255.520 KK yang disurvey,” papar Hanung.
Dalam pencapaian ODF, Pemkab Purbalingga melakukan berbagai hal demi tercapainya ODF di Purbalingga yakni melalui pelatihan dan pemicuan Community Led Total Sanitation (CLTS) di masyarakat maupun sekolah. Selain itu juga bekerja sama dengan TNI/Kodim 0702 Purbalingga dan membentuk Komunitas Peduli Stop BABS tingkat kecamatan serta desa.
“Komunitas Stop BABS yang saat ini sudah terbentuk ada di Kecamatan Karangjambu,” terang Hanung.
Hanung menambahkan dalam melaksanakan program ODF di Purbalingga ada beberapa kendala yang dihadapi seperti kondisi geografis banyaknya wilayah pegunungan, sungai juga kolam ikan, kemudian faktor ekonomi dan lahan yang juga turut menghambat program ODF.
“Perilaku masyarakat yang belum mau berubah dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah juga menjadi faktor kendala berjalannya program ODF,” ungkapnya.
Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) Bidang Pemerintahan dan Kesra, R. Imam Wahyudi menerangkan saat ini Pemkab juga sedang mengupayakan peran dunia usaha, organisasi pprofesi untuk ikut serta mengoptimalkan program ODF di Purbalingga. Dengan demikian program ODF ini dapat dirasakan seluruh wilayah Purbalingga dengan adanya bantuan dari semua pihak.
“Kami berharap dengan kunjungan dari Komisi E DPRD Jateng ini dapat membantu meringankan beban Purbalingga dalam rangka menciptakan desa yang ODF,” imbuhnya. (PI-7)
